Program Ini akan Jadi Acuan Bagi Pemerintah Kembangkan UMKM

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UI (ILUNI) ke depan, bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi bagi persoalan UMKM.

 “Kami sangat berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang nanti diusulkan dari teman-teman UI bisa membantu kami untuk menyusun strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM,” kata Teten dalam keterangannya, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, selama ini penanganan persoalan UMKM tidak mudah, karena masalahnya yang kompleks dan belum adanya konsolidasi pengembangan UMKM yang terarah.

Ia menambahkan, ke depannya pemberdayaan KUMKM akan dikonsolidasikan menjadi one gate policy sehingga menjadi acuan atau panduan untuk seluruh K/L serta BUMN termasuk Pemerintah Daerah dalam pengembangan KUMKM.

Lanjutnya, tercatat saat ini ada 18 kementerian/lembaga yang menangani KUMKM, namun belum ada panduan atau strategi nasional resmi yang menjadi acuan.

“Ini penting bagi kami; sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi atas inistiatif peluncuran kebijakan UMKM dari teman-teman di UI, dan kami dengan senang hati menggunakan usulan kebijakan itu untuk diimplemetasikan dalam pembangunan UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Dirinya menegaskan seluruh pihak harus turut serta mendorong dan melakukan pengarusutamaan UMKM dan juga koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional.

“Karena kita tahu mayoritas pelaku usaha kita adalah UMKM,” katanya.

BACA JUGA : Rupiah Tergelincir Dipicu Gelombang Kedua Corona

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Viral Koin Rp 1.000 Bergambar Sawit Dijual Ratusan Juta, Jadi Barang Langka?

PT KONTAK PERKASA – Media sosial sedang ramai mengenai uang logam atau koin pecahan Rp 1.000 bergambar kelapa sawit yang dijual di beberapa platform e-commerce. Koin kelapa sawit itu dibanderol dengan nilai yang sangat tinggi. Bahkan ada yang menjual hingga Rp 180 juta per keping.

Nilai tersebut tentunya sangat fantastis karena setara dengan harga mobil murah atau uang muka DP rumah. Pantauan Liputan6.com, Kamis (18/6/2020), harga yang ditawarkan oleh penjual untuk 1 keping koin kelapa sawit mulai dari Rp 8 juta, Rp 10 juta hingga Rp 180 juta.

Dalam kolom iklan rupiah bergambar kelapa sawit Rp 1.000 dengan harga Rp 180 juta, penulis menuliskan deskripsi singkat soal koin tersebut.

“Uang koin Rp 1000 kelapa sawit tahun 1993. Detail komposisinya yaitu bagian cincin luar: 75% copper, 25% nickel, bagian inti: 60-70% copper, 40-30% zinc,” tulis si pengiklan.

Benarkah koin kelapa sawit ini langka dan sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran sehingga dihargai begitu mahal dalam kolom iklan e-commerce? Bank Indonesia (BI) menjawab pertanyaan salah satu netizen yang bertanya perihal status koin kelapa sawit ini lewat akun Twitternya, @bank_indonesia

“Sesuai dengan Peraturan BI No.18/26/PBI/2016 bahwa uang pecahan Rp 1.000 tahun emisi 1993 bergambar kelapa sawit masih dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran,” tulis admin @bankIndonesia sebagaimana dikutip Liputan6.com.

Pihak BI juga melampirkan tautan yang isinya tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/26/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 untuk memperkuat pernyataan bahwa koin ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

“Selengkapnya (cek) https://bit.ly/3e7v7EG,” tulis admin.

BACA JUGA : Seberapa Pentingkah Investor Asing untuk Ekonomi Indonesia?

PT KONTAK PERKASA

Belum Pernah Terjadi, Ekonomi Dunia Diprediksi Minus 7 Persen

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Pandemi Corona yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia ternyata membuat perekonomian dunia terpuruk. Bahkan World Bank atau Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot hingga minus 5,2 persen di 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun cukup tajam tersebut belum pernah terjadi. Bahkan OECD, membuat dua skenario single hit sebesar minus 6 persen sementara untuk double hit sebesar minus 7 persen.

“Di Juni 2020, World Bank memprediksi ekonomi dunia akan terkontraksi -5,2 persen bahkan OECD mengajukan 2 skenario single hit dan double hitSingle hit -6 persen, double hit -7 persen. Ini belum pernah terjadi di dunia dalam hidup kita,” ujarnya melalui diskusi online, Jakarta, Rabu (17/6).

Febrio melanjutkan, sebagai dampak resesi global banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam sumber pendapatannya. Jika tidak diantisipasi segera maka berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan secara keseluruhan.

“Untuk mencegah itu seluruh dunia mengambil langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan ekonominya. Stimulus fiskal dalam jumlah yang sangat besar disiapkan. Singapura, Amerika, Malaysia mengeluarkan stimulus fiskal lebih dari 10 persen dari PDB nya masing-masing,” paparnya.

Dia menambahkan, penanganan dampak pandemi Virus Corona di berbagai negara di kelompokkan menjadi empat bagian penting. Mulai dari penanganan langsung Covid-19 di sektor kesehatan hingga melakukan mitigasi sektor keuangan dengan menjaga penopangekonomi tetap bergerak.

“Secara umum, penanganan Covid di berbagai negara dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Pertama, penanganan langsung Covid-19 di sektor kesehatan, perluasan social safety net, stimulus dunia usaha dan mitigasi sektor keuangan. Bagi Indonesia penyusunan kebijakan ekonomi makro 2021 dilakukan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi sebagai dampak sosial ekonomi akibat Covid-19,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : Rasio Utang Pemerintah Diprediksi Bengkak Jadi 35,88 Persen di 2021

PT KONTAK PERKASA FUTURES

223 Saham Menghijau, IHSG Dibuka Menguat ke 4.931,95

PT KONTAK PERKASA  – Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada bergerak menguat pada pembukaan perdagangan selasa pekan ini. Sebanyak 223 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau.

Pada awal perdagangan Selas (16/6/2020), IHSG menguat 120 poin atau 2,42 persen ke posisi 4.931,95. Sementara indeks saham LQ45 juga naik 3,36 persen ke posisi 764,18.

Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 4.941.80. Sedangkan terendah 4.821,47.

Sebanyak 223 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 40 saham melemah dan 71 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan saham 48.215 kali dengan volume perdagangan 593 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp 874 miliar.

Investor asing jual saham Rp 21 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.069.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, keseluruhan bergerak di zona hijau. Penguatan dipimpin oleh sektor keuangan yang naik 3,40 persen. Kemudian disusul sektor aneka industri yang melonjak 3,14 persen dan sektor industri dasar yang naik 2,53 persen.

Saham-saham yang menguat antara lain NELY naik 15,38 persen ke Rp 150 per saham, PUDP naik 15,08 persen ke Rp 292 per saham dan WAPO naik 14,93 persen ke Rp 77 per lembar saham.

Saham-saham yang melemah antara lain CASS yang turun 7 persen ke Rp 186 per lembar saham, ARKA melemah 6,98 persen ke Rp 800 per lembar saham dan MLPT anjlok 6,96 persen ke Rp 950 per lembar saham.

BACA JUGA : Harga Minyak Kembali ke USD 60 per Barel pada 2025

PT KONTAK PERKASA 

Ponsel Ilegal Masih Dapat Jaringan Seluler, Ini Komentar Kemkominfo

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Efektivitas regulasi blokir ponsel ilegal atau Black Market (BM) melalui IMEI dipertanyakan. Indonesia Technology Forum (ITF) mengklaim melalui investigasinya menemukan masih banyak ponsel ilegal di pasar yang mendapatkan jaringan operator seluler setelah regulasi tersebut berlaku efektif pada 18 April 2020. .

Menanggapi masalah tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail, mengaku sedang berkomunikasi dengan para operator seluler. Namun, dia menegaskan tak menyudutkan operator seluler karena ponsel ilegal masih mendapatkan jaringan.

“Dari pihak kami yang menyiapkan sistem adalah operator seluler. Saya juga sedang berkoordinasi terus mengenai masalah tersebut,” tutur Ismail saat dihubungi oleh tim Tekno Liputan6.com, Sabtu (13/6/2020).

Menurut Ismail, sejauh ini belum diketahui angka pasti ponsel ilegal setelah pemberlakukan blokir IMEI yang bisa menggunakan jaringan seluler.

“Ini perlu diinvestigasi terlebih dahulu, dan komunikasi dengan operator seluler masih berjalan. Respons mereka sejauh ini bagus, sedang bekerja,” kata Ismail.

Mengenai peredaran ponsel ilegal di pasar, Ismail enggan berkomentar. Hal tersebut, menurut Ismail, merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. “Kalau soal (peredaran) di pasar, itu bukan kewenangan Kemkominfo,” ujar Ismail.

Hasil Investigasi

Sebelumnya, Indonesia Technology Forum (ITF) mengaku telah melakukan investigasi pasar. Temuan mereka menunjukkan peredaran ponsel ilegal masih marak dan mendapat jaringan dari operator seluler.

ITF juga menyoroti, di salah satu online marketplace ada merchant yang secara terang-terangan menjual iPhone SE 2 2020 dengan deskripsi sebagai berikut:

NEW iPhone 64GB, 128 GB, 256 GB SE 2 2020 Black – White. Ready Stock sesuai variant Ya!

Q & A masalah IMEI :

1. Imei international luar negeri.

2. Tidak terdaftar di kemenperin.

3. Mobile data , telp & sms bisa dipakai (bisa lgsg anda tes ketika barang sampai)

4. Tidak ada jaminan dr seller bisa permanen selamanya (tergantung kebijakan dr pemerintah)Membeli = Setuju” .

ITF juga mendapati beberapa kreator konten di YouTube dan konsumen mengaku telah membeli iPhone SE 2 2020 ilegal. Semestinya, ponsel ilegal tak bisa mendapat jaringan seluler karena IMEI perangkat tak terdaftar pangkalan data di Kemenperin. Namun di lapangan, perangkat itu tetap mendapat layanan seluler.

“Saya kemarin beli iPhone SE 2 2020 yang 64 GB di salah satu eCommerce. Dan itu kita tahu barang ilegal. Tapi dengan iklan dan jaminan ponsel bisa dapat layanan seluler, saya tertarik, dan ketika barangnya sampai, (ponsel itu) tetap dapat layanan seluler,” ujar salah satu konsumen dengan nama samaran Andri kepada ITF, seperti dikutip Tekno Liputan6.com.

Menanggapi temuan investigasi ITF, pelaku industri smartphone meragukan komitmen pemerintah dan mempertanyakan mengapa hal itu masih terjadi di pasar. 

“Mestinya ponsel Black Market sudah tak bisa beredar lagi dan tak dapat layanan seluler. Kan, aturannya sudah diberlakukan. Kami jadi bingung, kebijakan ini akan dibawa ke mana arahnya?” ujar Direktur Marketing Advan, Andi Gusena.

Senada dengan Andi Gusena, Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim, menilai bahwa jika ponsel Black Market masih beredar dan mendapat tempat, iklim industri dan kepentingan konsumen serta pendapatan negara akan terganggu.

“Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri. Jangan diberi jalan para pelaku bisnis ponsel Black Market,” kata Suryadi.

CEO Mito, Hansen, mendesak pemerintah agar benar-benar menjalankan dan mengawasi peraturan tersebut. Ia menyarankan, perlu ada tindakan konkret kepada para pelaku bisnis ponsel ilegal. Selain itu, dia juga menilai perlu ada efek jera.

“Saya yakin tadinya mereka coba-coba. Kok, nggak diblokir. Masukin terbatas. Lama-lama aman, IMEI tak diblokir. Akhirnya mereka masukinlah dengan unit lebih banyak. Saya dapat informasi di socmed dan beberapa e-commerce platform sudah secara agresif mereka menawarkan ponsel Black Market. Seolah-olah mereka mendapat angin segar. Mohon ini menjadi perhatian dari pihak terkait dan dicek kebenarannya,” kata Hansen.

(Din/Why)

BACA JUGA : Jual Es Teh Manis di TikTok, Pengusaha Ini Raup Miliaran Rupiah

PT KONTAK PERKASA FUTURES

BPH Migas Ajak UI Optimalkan Dana Operasional Rp 1,3 Triliun

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mengoptimalkan dana yang terakumulasi dari iuran Badan Usaha untuk operasional BPH Migas sebesar Rp 1,3 triliun. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dalam pemanfaatan ke depannya.

“Di dalam Undang-Undang Migas Pasal 48 ayat (2), APBN itu hanya biaya awal pada saat BPH berdiri pada tahun 2004. Dan selanjutnya biaya operasional BPH Migas berdasarkan iuran Badan Usaha, di mana sampai saat ini BPH sudah mendapatkan sekitar Rp 1,3 triliun, di mana yang dipakai BPH Migas lebih kurang (sebanyak) Rp 200 miliar,” kata Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, dalam Webinar Dampak COVID-19 Terhadap Sektor BBM, Jumat (12/6/2020).

Sehingga, lanjut Fanshurullah, sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pengembangan hilir migas bersama dengan beberapa pihak, termasuk salah satunya dengan UI.

“Anggaran BPH Migas yang Rp 1,3 triliun itu sekarang masuk ke APBN. Jadi bukan karena Rp 1,3 triliun, dipakai cuma Rp 200 miliar, sisanya itu nggak kepakai. Tetap dipakai, cuma mungkin oleh negara dipakainya bukan untuk kepentingan hilir migas, bukan bangun misalnya SPBU di lokasi BBM Satu Harga, di lokasi terpencil,” kata Fanshurullah.

Fanshurullah kembali menegaskan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan hilir migas yang dapat memberikan nilai tambah untuk negara.

“Harapan kami kedepan, bagaimana uang yang Rp 1,3 triliun didapat BPH melalui iuran Badan Usaha tadi, dipakai dulu oleh BPH Migas untuk kepentingan hilir migas,” tambahnya.

Melalui kerjasama dengan UI, BPH Migas akan akan merancang model yang bisa dikembangkan agar pemanfaatan dana tersebut memiliki nilai tambah yang besar.

“Sehingga Menteri Keuangan yakin kalau Rp 1,3 triliun ini diberikan kepada BPH Migas, semua akan signifikan (kontribusinya) ke negara, baik dalam bentuk pajak, atau mungkin dalam bentuk PNBP kepada pemerintah,” tandas Fanshurullah.

Sebagai informasi, hari ini, Jumat (12/6/2020), BPH Migas menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) tentang pengkajian, sosialisasi, dan pengabdian kepada masyarakat di sektor hilir minyak dan gas bumi.

BACA JUGA : Optimisme Konsumen Masih Melemah pada Mei 2020

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Rupiah Menguat Usai The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan di Kamis pekan ini.

Mengutip Bloomberg, Kamis (10/6/2020), rupiah dibuka di angka 13.925 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 13.980 per dolar AS. Menjelang siang, rupiah berada di 13.979 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 13.902 per dolar AS hingga 13.945 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 0,57 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.014 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14.083 per dolar AS.

“Hasil rapat moneter bank sentral AS The Fed dini hari tadi bakal menjadi penggerak untukrupiah hari ini,” kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

Hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan suku bunga acuan The Fed tetap pada level 0,25 persen

The Fed juga menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga dan tetap mendukung pembelian obligasi hingga 2022. Pernyataan tersebut mengindikasikan ekonomi AS masih akan melemah dalam waktu yang cukup lama.

“Pernyataan ini memberikan tekanan untuk dolar AS sehingga ini berpotensi mendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS pagi ini,” ujar Ariston.

Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, pernyataan The Fed itu menyiratkan ekonomi global tidak akan pulih seperti sebelum wabah dalam waktu dekat.

Selain itu pasar mewaspadai gelombang kedua di negara yang sudah membuka ekonominya di tengah pandemi.

Di Indonesia, kasus positif COVID-19 malah semakin naik, yang berpotensi memperketat kembali aktivitas ekonomi.

“Ini bisa memberikan sentimen negatif ke aset berisiko,” katanya.

Ariston memperkirakan rupiah hari ini masih bisa bergerak menguat di kisaran Rp13.800 per dolar AS dan potensi pelemahan ke Rp14.100 per dolar AS.

Pada Rabu (10/6) , rupiah melemah 90 poin atau 0,65 persen menjadi Rp13.980 per dolar AS dari sebelumnya Rp13.890 per dolar AS.

BACA JUGA : Seluruh Sektor Terbakar, IHSG Dibuka Melemah ke 4.836,87

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Cabai Jamu Asal Lampung Tembus Pasar Jepang hingga Inggris

PT KONTAK PERKASA – Peluang ekspor tanaman obat aromatik dan rempah-rempah asli Indonesia tetap memiliki potensi menjanjikan meski dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Salah satunya komoditas cabai jamu (Long pepper) asal Lampung yang terus menunjukan tren peningkatan kinerja ekspor dari tahun ke tahun.

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Lampung mencatat, fasilitasi ekspor untuk komoditas asal subsektor hortikultura ini sejak Januari hingga pekan pertama Juni 2020 mencapai 249 ton. Sementara pada periode yang sama di 2019, total ekspor hanya sebesar 48,9 ton, atau meningkat 5 kali lipat di tahun ini.

“Selain produksi dan kualitas yang baik, cabai jamu asal Lampung ini juga telah dapat memenuhi persyaratan teknis negara tujuan ekspor, jadi makin laris,” kata Kepala Karantina Perta kan Lampung Muhammad Jumadh dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Menurut Jumadh, ini menjadi angin segar bagi pelaku agribisnis di wilayah kerjanya. Setidaknya saat ini ada 12 negara yang menjadi pelanggan rempah asal Lampung, antara lain Uni Emirat Arab, India, China, Nepal, Pakistan, Banglades, Jepang, Jerman, Malaysia, Vietnam, Inggris, dan Turki.

“Selain bimbingan teknis bagi pelaku usaha, kami juga menyiapkan layanan in-line inspection. Selain untuk menjamin keterusan, juga untuk percepatan waktu layanan di pelabuhan,” sambung Jumadh.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Ali Jamil mengungkapkan, pihaknya terus menggiatkan Gerakan Tiga Kalilipat Ekspor (Gratieks) melalui seluruh unit kerjanya.

Berbagai kegiatan terus digaungkan, seperti berupa sinergisitas pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, integrasi aturan perkarantinaan dengan negara tujuan, percepatan layananz hingga kampanye publik untuk lakukan terobosan ekspor.

“Dengan dibukanya pembatasan secara bertahap atau new normal ini kita harapkan Gratieks semakin giat sehingga target peningkatan dapat tercapai,” tutur Jamil.

BACA JUGA : Rupiah Melemah Dekati 14.000 per Dolar AS

PT KONTAK PERKASA

Deretan Alat Canggih yang Ada di Bandara Soetta Sambut New Normal

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Menuju new normal, berbagai pelayanan dan fasilitas di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), dibuat dengan tanpa sentuhan atau touchless. Bahkan ada helm petugas yang bisa membaca suhu tubuh hingga plat nomor kendaraan.

Fasilitas touchless dipersiapkan untuk menjaga kelancaran aktivitas di bandara bagi personel, maupun pengunjung bandara dan penumpang pesawat dengan tetap mengedepankan upaya pencegahan Corona.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menyiapkan fasilitas touchless bagi personel terkait dengan aspek keamanan sementara bagi pengunjung bandara dan penumpang pesawat lebih ke aspek pelayanan.

“Sejumlah fasilitas touchless di Soekarno-Hatta sudah dapat digunakan, dimana fasilitas-fasilitas tersebut nantinya juga digunakan di bandara lain yang dikelola PT Angkasa Pura II,” kata Awaluddin.

Saat ini, lanjutnya, satu fasilitas touchless terkait dengan aspek keamanan yang tengah diuji coba di Soekarno-Hatta adalah penggunaan smart helmet oleh personel aviation security atau Avsec, di terminal penumpang. Fasilitas ini digunakan oleh personel yang bertugas, untuk melakukan pengawasan.

Helm ini dapat memberikan informasi mengenai suhu tubuh orang (contactless temperature detection), mode pengenal wajah (face recognition), pengenal plat kendaraan (license plate recognition), night vision/facility inspectionQR code scanner dan mengidentifikasi titik panas (thermographic diagnostic imaging).

“Melalui smart helmet, kapabilitas personel avsec di Bandara Soetta meningkat dan dapat menjaga jalannya berbagai prosedur dengan ketat,”kata Awaluddin.

Kemudian, alat canggih lainnya Body scanner atau body inspection machine. Di Security Check Point 2 (SCP 2) sudah dioperasikan body scanner atau body inspection machine bagi Avsec untuk memeriksa penumpang pesawat tanpa bersentuhan.

Penumpang pesawat cukup masuk ke dalam mesin body scanner untuk kemudian mesin tersebut melakukan pemeriksaan, apakah penumpang masih membawa barang tersembunyi atau tidak. Hasil pemeriksaan akan diinformasikan di layar monitor.

“Kemudian yang sudah lama digunakan itu, pemeriksaan data penumpang secara digital melalui Travelation. Lalu fasilitas lift juga pengoperasiannya menggunakan kaki, bukan tangan lagi,” kata Awaluddin.

Ada juga Virtual Customer Assistant (VICA), kini masyarakat dapat bertanya langsung mengenai berbagai berbagai informasi dan pelayanan di bandara-bandara AP II secara virtual atau tanpa tatap muka langsung. Layanan VICA menggantikan customer assistant secara fisik di terminal, dan bisa diakses melalui situs http://www.angkasapura2.co.id

Lalu, UV Sterilizer yang difungsikan untuk menghilangkan vitus, bakteri dan kuman di eskalator dan travelator di dalam gedung Terminal 3 Soekarno-Hatta. Westafel pun juga dibuat otomatis, tanpa bersentuhan dengan tangan, sensor akan mengeluarkan air dan juga hand sanitizer dengan sendirinya.

BACA JUGA :Penjelasan Lengkap Kementerian Koperasi dan UKM Soal Pernyataan Shadow Banking

PT KONTAK PERKASA FUTURES 

Indonesia Paling Sering Dituduh Gunakan Trade Remedies di Perdagangan Internasional

PT KONTAL PERKASA –  Menurut data global penggunaan instrumen anti dumping dari tahun 2014-2019 atau lima tahun terakhir, terdapat peningkatan sebesar 36 persen dalam pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT), dan Bea Masuk Imbalan (BMI) secara global.

“Di mana dari 182 kasus  di tahun 2013 menjadi 244 kasus di tahun 2018-2019. Tindakan trade remedi yang dilakukan Indonesia sejak tahun 1995-2019 tercatat sebanyak 84 kasus atau kurang 2 persen dari pengenaan trade remedi secara global,”  kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina, dalam web seminar (webinar) “Trade Remedi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan”, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut Srie, mengatakan terdapat sepuluh besar negara yang sering menuduh Indonesia melakukan instrumen trade remedi, yakni India 54 kasus, Amerika Serikat 37 kasus, Uni Eropa 37 kasus, Australia 28 kasus, Turki 23 kasusu, Malaysia 19 kasus, Filipina 15 kasus, Afrika selatan 14 kasus, Brazil 11 kasus, dan lainnya 90 kasus.

Untuk produk ekspor Indonesia yang rentan mengalami tuduhan selama ini adalah produk baja 63 kasus, tekstil 55 kasus, produk kimia 50 kasus, produk mineral 37 kasus, dan produk kayu 52 kasus.

“Untuk anti dumping sejak berdirinya WTO sampai dengan 2019 Indonesia tercatat berada di peringkat ke-8 negara yang paling sering menjadi target dalam penyelidikan dan penerapan anti dumping measure di dunia,” katanya.

Menurutnya, dari 212 jumlah inisiasi penyelidikan anti dumping sejumlah 140 kasus atau sekitar 66 persen dari inisiasi berkahir pada pengenaan BMAD, dengan kata lain tuduhan anti dumping tersebut yang berhasil dipaparkan di tengah jalan dalam proses penyelidikannya adalah 34 persen.

Selain itu, Srie menyebutkan negara-negara di dunia yang sering menjadi target pengenaan BMAD China 1008 kasus, Korea 283 kasus, Taipe 210 kasus, Amerika Serikat 189 kasus, Jepang 164 kasus, Thailand 161 kasus, India 144 kasus, dan Indonesia 140 kasus.

“Melihat ini kita mengambil sisi positifnya saja, karena Indonesia juga dipandang sebagai kekuatan setara dengan negara-negara industri  dunia tersebut, karena Indonesia sendiri emnduduki peringkat ke-8,” ujarnya.

Sementara itu, untuk tuduhan anti subsidi Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang paling sering menjadi objek tuduhan anti subsidi, dan negara ke-7 terbesar dunia  yang paling sering digunakan BMI setelah China, India, Korea, Uni Eropa, Brazil dan Italia.

“Kita perlu waspada karena tuduhan subsidi melibatkan pemerintah yang dianggap memberikan subsidi secara tidak sah  kepada pelaku ekspor, sehingga produk ekspor yang dihasilkan bersaing dengan pasar dunia dengan harga murah  yang tidak wajar , dan mendistorsi harga  pasar,” ujarnya.

Namun ternyata tidak semua penyelidikan anti subsidi berakhir pada pengenaan atau ahnya 58 persen saja yang berakhir pada pengenaan Bea Masuk Imbalan, sisanya bisa ditangkal. Tentunya setelah kita melakukan pembelaan bersama secara efektif dan terkoordinasi.   

BACA JUGA : Terus Menguat, Rupiah Sentuh Level 13.872 per Dolar AS

PT KONTAK PERKASA