Dow Jones Anjlok Lebih dari 700 Poin Dipicu Bangkitnya Kembali Kasus Corona

PT KONTAK PERKASA – Saham di Amerika Serikat turun tajam pada perdagangan Rabu. Hal ini didorong meningkatnya jumlah kasus virus corona yang mengurangi harapan pemulihan ekonomi.

Dikutip dari CNBC, Kamis (25/6/2020), Dow Jones Industrial Average turun 710,16 poin atau 2,7 persen menjadi 25,445,94. S&P 500 ditutup 2,6 persen lebih rendah pada 3,050,33.

Sementara Nasdaq Composite turun 2,2 persen menjadi 9,909,17. Nasdaq yang menguasai perusahaan teknologi mencatat penurunan harian pertama dalam sembilan sesi. Ini menjadi hari terburuk bagi Dow, S&P 500 dan Nasdaq sejak 11 Juni.

Negara bagian Florida mengatakan kasusnya yang dikonfirmasi melonjak 5.508 pada hari Selasa, sebuah rekor dan sekarang berjumlah 109.014 kasus.

Negara bagian tersebut juga mengatakan tingkat positifnya naik menjadi 15,91 persen dari 10,82 persen.

Saham jatuh ke posisi terendah sesi mereka setelah Florida melaporkan angka kasus terbaru. Pada satu titik, Dow telah jatuh lebih dari 800 poin pada hari Rabu.

Sementara itu, California yang juga merupakan salah satu negara bagian pun mengalami lonjakan dramatis dalam kasus-kasus, menambahkan catatan lebih dari 7.000 dalam satu hari pada hari Selasa.

Di Texas, jumlah kasus Covid-19 melonjak 5.489. Sementara itu, New York, New Jersey dan Connecticut memerintahkan pengunjung dari negara bagian zona merah melakukan karantina selama 14 hari.

BACA JUGA : Dibuka Menguat, Rupiah Berpotensi Tertekan Sepanjang Hari Ini

PT KONTAK PERKASA

Gara-Gara Corona, Kemiskinan Indonesia Diprediksi Naik 9,7 Persen di 2020

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Tahun ini, kemiskinan di Indonesia diperkirakan mengalami kenaikan utamanya imbas pandemi Covid-19 mencapai 9,7 persen, atau lebih tinggi 0,5 poin dari tingkat kemiskinan bulan September 2019.

Dengan demikian, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Maliki menyebutkan perlunya intervensi untuk menekan pertumbuhan ini.

“Skenario kita cukup berat karena memang pertumbuhan ekonomi masih relatif akan berubah-ubah, dan dengan skenario yang paling memungkinkan sekarang ini dan ini juga sudah didiskusikan dengan DPR pertumbuhan ekonomi akan mencapai sekitar -0,4 persen sampai 1 persen,” ujar Maliki dalam webinar Pemanfaatan SEPAKAT untuk Pemulihan Dampak COVID-19 Terhadap Sosial Ekonomi Daerah, Rabu (24/6/2020).

Dengan skenario tersebut, kata Maliki, tingkat kemiskinan bisa mencapai 9,7 persen sampai dengan 10,2 persen, dimana pengangguran juga akan meningkat sekitar 8,1 – 9,2 persen.

Adapun masyarakat yang cukup rentan terkena dampak Covid-19 lebih besar adalah penduduk dengan pekerjaan di sektor informal. Menurut data Susenas, penduduk yang bekerja di sektor informal ini sekitar 65 persen.

“Pandemi ini akn menyebabkan pergeseran status sosial ekonomi dari miskin menjadi miskin, kemudian dari miskin menjadi miskin kronis, bahkan yang biasanya kita sebut menuju menengah itu pun sangat rentan untuk menjadi kelompok rentan,” ujar dia.

Adapun kemungkinannya, dipaparkan Maliki sebesar 55 persen dengan urutan kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, rentan, miskin, dan miskin kronis.

BACA JUGA : Rupiah Menguat Didorong Potensi Pemulihan Ekonomi Global

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Sri Mulyani Beberkan Anggaran Kementerian yang Sering Jadi Temuan BPK

KONTAK PERKASA FUTURES  – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa seluruh anggaran belanja di setiap Kementerian Lembaga (K/L) saat ini akan difokuskan untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efisien dan efektif.

Mengingat banyak temuan di lapangan beberapa KL tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya

“Jadi kita berharap dengan desain reformasi anggaran ini dan terjadinya covid, kita bisa melakukan kombinasi supaya kita bisa makin efisienkan dua komponen ini yakni belanja pegawai dan barang,” kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).

Sri Mulyani mencontohkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering muncul banyak K/L meminta anggaran yang kemudian itu digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Namun pada saat diserahkan, pihak daerah tidak mau menerima karena tidak sesuai kebutuhan.

“Ini sering muncul. Umpamanya suatu kementerian buat infra, sudah jadi mau diserahkan ke pemda, tapi pemda bilang gak butuh. Ini menimbulkan satu persoalan, di bpk juga sudah disampaikan beberapa temuan mengenai berbagai belanja ke masyarakat atau pemda yang ternyata tidak sesuai atau tidak terlalu sinkron dengan kebutuhan masyarakat pemda. Sehingga ini merupakan hal yang perlu kita timbang,” jelas Sri Mulyani.

Untuk itu, Bendahara Negara ini meminta usulan dan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk melakukan sistem reformasi anggaran secara nasional. Hal itu diharapkan agar birokrasi disetial Kementerian Lembaga berjalan efektif dan juga efisien.

“Karena tantangan kita denga reformasi sejak 2010 adalah kualitas belanja masih bisa diperbaiki dan sesuai dengan Presiden Jokowi terpilih periode 1 gimana buat money follow program,” tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : Tangani Corona, Anggaran Kementerian ESDM Dipangkas Jadi Rp 6,2 Triliun

KONTAK PERKASA FUTURES 

Program Ini akan Jadi Acuan Bagi Pemerintah Kembangkan UMKM

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UI (ILUNI) ke depan, bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi bagi persoalan UMKM.

 “Kami sangat berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang nanti diusulkan dari teman-teman UI bisa membantu kami untuk menyusun strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM,” kata Teten dalam keterangannya, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, selama ini penanganan persoalan UMKM tidak mudah, karena masalahnya yang kompleks dan belum adanya konsolidasi pengembangan UMKM yang terarah.

Ia menambahkan, ke depannya pemberdayaan KUMKM akan dikonsolidasikan menjadi one gate policy sehingga menjadi acuan atau panduan untuk seluruh K/L serta BUMN termasuk Pemerintah Daerah dalam pengembangan KUMKM.

Lanjutnya, tercatat saat ini ada 18 kementerian/lembaga yang menangani KUMKM, namun belum ada panduan atau strategi nasional resmi yang menjadi acuan.

“Ini penting bagi kami; sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi atas inistiatif peluncuran kebijakan UMKM dari teman-teman di UI, dan kami dengan senang hati menggunakan usulan kebijakan itu untuk diimplemetasikan dalam pembangunan UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Dirinya menegaskan seluruh pihak harus turut serta mendorong dan melakukan pengarusutamaan UMKM dan juga koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional.

“Karena kita tahu mayoritas pelaku usaha kita adalah UMKM,” katanya.

BACA JUGA : Rupiah Tergelincir Dipicu Gelombang Kedua Corona

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Viral Koin Rp 1.000 Bergambar Sawit Dijual Ratusan Juta, Jadi Barang Langka?

PT KONTAK PERKASA – Media sosial sedang ramai mengenai uang logam atau koin pecahan Rp 1.000 bergambar kelapa sawit yang dijual di beberapa platform e-commerce. Koin kelapa sawit itu dibanderol dengan nilai yang sangat tinggi. Bahkan ada yang menjual hingga Rp 180 juta per keping.

Nilai tersebut tentunya sangat fantastis karena setara dengan harga mobil murah atau uang muka DP rumah. Pantauan Liputan6.com, Kamis (18/6/2020), harga yang ditawarkan oleh penjual untuk 1 keping koin kelapa sawit mulai dari Rp 8 juta, Rp 10 juta hingga Rp 180 juta.

Dalam kolom iklan rupiah bergambar kelapa sawit Rp 1.000 dengan harga Rp 180 juta, penulis menuliskan deskripsi singkat soal koin tersebut.

“Uang koin Rp 1000 kelapa sawit tahun 1993. Detail komposisinya yaitu bagian cincin luar: 75% copper, 25% nickel, bagian inti: 60-70% copper, 40-30% zinc,” tulis si pengiklan.

Benarkah koin kelapa sawit ini langka dan sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran sehingga dihargai begitu mahal dalam kolom iklan e-commerce? Bank Indonesia (BI) menjawab pertanyaan salah satu netizen yang bertanya perihal status koin kelapa sawit ini lewat akun Twitternya, @bank_indonesia

“Sesuai dengan Peraturan BI No.18/26/PBI/2016 bahwa uang pecahan Rp 1.000 tahun emisi 1993 bergambar kelapa sawit masih dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran,” tulis admin @bankIndonesia sebagaimana dikutip Liputan6.com.

Pihak BI juga melampirkan tautan yang isinya tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/26/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016 untuk memperkuat pernyataan bahwa koin ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

“Selengkapnya (cek) https://bit.ly/3e7v7EG,” tulis admin.

BACA JUGA : Seberapa Pentingkah Investor Asing untuk Ekonomi Indonesia?

PT KONTAK PERKASA

Belum Pernah Terjadi, Ekonomi Dunia Diprediksi Minus 7 Persen

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Pandemi Corona yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia ternyata membuat perekonomian dunia terpuruk. Bahkan World Bank atau Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot hingga minus 5,2 persen di 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun cukup tajam tersebut belum pernah terjadi. Bahkan OECD, membuat dua skenario single hit sebesar minus 6 persen sementara untuk double hit sebesar minus 7 persen.

“Di Juni 2020, World Bank memprediksi ekonomi dunia akan terkontraksi -5,2 persen bahkan OECD mengajukan 2 skenario single hit dan double hitSingle hit -6 persen, double hit -7 persen. Ini belum pernah terjadi di dunia dalam hidup kita,” ujarnya melalui diskusi online, Jakarta, Rabu (17/6).

Febrio melanjutkan, sebagai dampak resesi global banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam sumber pendapatannya. Jika tidak diantisipasi segera maka berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan secara keseluruhan.

“Untuk mencegah itu seluruh dunia mengambil langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan ekonominya. Stimulus fiskal dalam jumlah yang sangat besar disiapkan. Singapura, Amerika, Malaysia mengeluarkan stimulus fiskal lebih dari 10 persen dari PDB nya masing-masing,” paparnya.

Dia menambahkan, penanganan dampak pandemi Virus Corona di berbagai negara di kelompokkan menjadi empat bagian penting. Mulai dari penanganan langsung Covid-19 di sektor kesehatan hingga melakukan mitigasi sektor keuangan dengan menjaga penopangekonomi tetap bergerak.

“Secara umum, penanganan Covid di berbagai negara dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Pertama, penanganan langsung Covid-19 di sektor kesehatan, perluasan social safety net, stimulus dunia usaha dan mitigasi sektor keuangan. Bagi Indonesia penyusunan kebijakan ekonomi makro 2021 dilakukan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi sebagai dampak sosial ekonomi akibat Covid-19,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

BACA JUGA : Rasio Utang Pemerintah Diprediksi Bengkak Jadi 35,88 Persen di 2021

PT KONTAK PERKASA FUTURES

223 Saham Menghijau, IHSG Dibuka Menguat ke 4.931,95

PT KONTAK PERKASA  – Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada bergerak menguat pada pembukaan perdagangan selasa pekan ini. Sebanyak 223 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau.

Pada awal perdagangan Selas (16/6/2020), IHSG menguat 120 poin atau 2,42 persen ke posisi 4.931,95. Sementara indeks saham LQ45 juga naik 3,36 persen ke posisi 764,18.

Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 4.941.80. Sedangkan terendah 4.821,47.

Sebanyak 223 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 40 saham melemah dan 71 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan saham 48.215 kali dengan volume perdagangan 593 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp 874 miliar.

Investor asing jual saham Rp 21 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 14.069.

Dari 10 sektor pembentuk IHSG, keseluruhan bergerak di zona hijau. Penguatan dipimpin oleh sektor keuangan yang naik 3,40 persen. Kemudian disusul sektor aneka industri yang melonjak 3,14 persen dan sektor industri dasar yang naik 2,53 persen.

Saham-saham yang menguat antara lain NELY naik 15,38 persen ke Rp 150 per saham, PUDP naik 15,08 persen ke Rp 292 per saham dan WAPO naik 14,93 persen ke Rp 77 per lembar saham.

Saham-saham yang melemah antara lain CASS yang turun 7 persen ke Rp 186 per lembar saham, ARKA melemah 6,98 persen ke Rp 800 per lembar saham dan MLPT anjlok 6,96 persen ke Rp 950 per lembar saham.

BACA JUGA : Harga Minyak Kembali ke USD 60 per Barel pada 2025

PT KONTAK PERKASA 

Ponsel Ilegal Masih Dapat Jaringan Seluler, Ini Komentar Kemkominfo

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Efektivitas regulasi blokir ponsel ilegal atau Black Market (BM) melalui IMEI dipertanyakan. Indonesia Technology Forum (ITF) mengklaim melalui investigasinya menemukan masih banyak ponsel ilegal di pasar yang mendapatkan jaringan operator seluler setelah regulasi tersebut berlaku efektif pada 18 April 2020. .

Menanggapi masalah tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail, mengaku sedang berkomunikasi dengan para operator seluler. Namun, dia menegaskan tak menyudutkan operator seluler karena ponsel ilegal masih mendapatkan jaringan.

“Dari pihak kami yang menyiapkan sistem adalah operator seluler. Saya juga sedang berkoordinasi terus mengenai masalah tersebut,” tutur Ismail saat dihubungi oleh tim Tekno Liputan6.com, Sabtu (13/6/2020).

Menurut Ismail, sejauh ini belum diketahui angka pasti ponsel ilegal setelah pemberlakukan blokir IMEI yang bisa menggunakan jaringan seluler.

“Ini perlu diinvestigasi terlebih dahulu, dan komunikasi dengan operator seluler masih berjalan. Respons mereka sejauh ini bagus, sedang bekerja,” kata Ismail.

Mengenai peredaran ponsel ilegal di pasar, Ismail enggan berkomentar. Hal tersebut, menurut Ismail, merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. “Kalau soal (peredaran) di pasar, itu bukan kewenangan Kemkominfo,” ujar Ismail.

Hasil Investigasi

Sebelumnya, Indonesia Technology Forum (ITF) mengaku telah melakukan investigasi pasar. Temuan mereka menunjukkan peredaran ponsel ilegal masih marak dan mendapat jaringan dari operator seluler.

ITF juga menyoroti, di salah satu online marketplace ada merchant yang secara terang-terangan menjual iPhone SE 2 2020 dengan deskripsi sebagai berikut:

NEW iPhone 64GB, 128 GB, 256 GB SE 2 2020 Black – White. Ready Stock sesuai variant Ya!

Q & A masalah IMEI :

1. Imei international luar negeri.

2. Tidak terdaftar di kemenperin.

3. Mobile data , telp & sms bisa dipakai (bisa lgsg anda tes ketika barang sampai)

4. Tidak ada jaminan dr seller bisa permanen selamanya (tergantung kebijakan dr pemerintah)Membeli = Setuju” .

ITF juga mendapati beberapa kreator konten di YouTube dan konsumen mengaku telah membeli iPhone SE 2 2020 ilegal. Semestinya, ponsel ilegal tak bisa mendapat jaringan seluler karena IMEI perangkat tak terdaftar pangkalan data di Kemenperin. Namun di lapangan, perangkat itu tetap mendapat layanan seluler.

“Saya kemarin beli iPhone SE 2 2020 yang 64 GB di salah satu eCommerce. Dan itu kita tahu barang ilegal. Tapi dengan iklan dan jaminan ponsel bisa dapat layanan seluler, saya tertarik, dan ketika barangnya sampai, (ponsel itu) tetap dapat layanan seluler,” ujar salah satu konsumen dengan nama samaran Andri kepada ITF, seperti dikutip Tekno Liputan6.com.

Menanggapi temuan investigasi ITF, pelaku industri smartphone meragukan komitmen pemerintah dan mempertanyakan mengapa hal itu masih terjadi di pasar. 

“Mestinya ponsel Black Market sudah tak bisa beredar lagi dan tak dapat layanan seluler. Kan, aturannya sudah diberlakukan. Kami jadi bingung, kebijakan ini akan dibawa ke mana arahnya?” ujar Direktur Marketing Advan, Andi Gusena.

Senada dengan Andi Gusena, Manajer Pemasaran Evercoss, Suryadi Willim, menilai bahwa jika ponsel Black Market masih beredar dan mendapat tempat, iklim industri dan kepentingan konsumen serta pendapatan negara akan terganggu.

“Sebagai produsen tentunya kami berharap pula agar pemerintah terus memperketat aturan-aturan yang akan melindungi produsen yang sudah berinvestasi di dalam negeri. Jangan diberi jalan para pelaku bisnis ponsel Black Market,” kata Suryadi.

CEO Mito, Hansen, mendesak pemerintah agar benar-benar menjalankan dan mengawasi peraturan tersebut. Ia menyarankan, perlu ada tindakan konkret kepada para pelaku bisnis ponsel ilegal. Selain itu, dia juga menilai perlu ada efek jera.

“Saya yakin tadinya mereka coba-coba. Kok, nggak diblokir. Masukin terbatas. Lama-lama aman, IMEI tak diblokir. Akhirnya mereka masukinlah dengan unit lebih banyak. Saya dapat informasi di socmed dan beberapa e-commerce platform sudah secara agresif mereka menawarkan ponsel Black Market. Seolah-olah mereka mendapat angin segar. Mohon ini menjadi perhatian dari pihak terkait dan dicek kebenarannya,” kata Hansen.

(Din/Why)

BACA JUGA : Jual Es Teh Manis di TikTok, Pengusaha Ini Raup Miliaran Rupiah

PT KONTAK PERKASA FUTURES

BPH Migas Ajak UI Optimalkan Dana Operasional Rp 1,3 Triliun

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mengoptimalkan dana yang terakumulasi dari iuran Badan Usaha untuk operasional BPH Migas sebesar Rp 1,3 triliun. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dalam pemanfaatan ke depannya.

“Di dalam Undang-Undang Migas Pasal 48 ayat (2), APBN itu hanya biaya awal pada saat BPH berdiri pada tahun 2004. Dan selanjutnya biaya operasional BPH Migas berdasarkan iuran Badan Usaha, di mana sampai saat ini BPH sudah mendapatkan sekitar Rp 1,3 triliun, di mana yang dipakai BPH Migas lebih kurang (sebanyak) Rp 200 miliar,” kata Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, dalam Webinar Dampak COVID-19 Terhadap Sektor BBM, Jumat (12/6/2020).

Sehingga, lanjut Fanshurullah, sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pengembangan hilir migas bersama dengan beberapa pihak, termasuk salah satunya dengan UI.

“Anggaran BPH Migas yang Rp 1,3 triliun itu sekarang masuk ke APBN. Jadi bukan karena Rp 1,3 triliun, dipakai cuma Rp 200 miliar, sisanya itu nggak kepakai. Tetap dipakai, cuma mungkin oleh negara dipakainya bukan untuk kepentingan hilir migas, bukan bangun misalnya SPBU di lokasi BBM Satu Harga, di lokasi terpencil,” kata Fanshurullah.

Fanshurullah kembali menegaskan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan hilir migas yang dapat memberikan nilai tambah untuk negara.

“Harapan kami kedepan, bagaimana uang yang Rp 1,3 triliun didapat BPH melalui iuran Badan Usaha tadi, dipakai dulu oleh BPH Migas untuk kepentingan hilir migas,” tambahnya.

Melalui kerjasama dengan UI, BPH Migas akan akan merancang model yang bisa dikembangkan agar pemanfaatan dana tersebut memiliki nilai tambah yang besar.

“Sehingga Menteri Keuangan yakin kalau Rp 1,3 triliun ini diberikan kepada BPH Migas, semua akan signifikan (kontribusinya) ke negara, baik dalam bentuk pajak, atau mungkin dalam bentuk PNBP kepada pemerintah,” tandas Fanshurullah.

Sebagai informasi, hari ini, Jumat (12/6/2020), BPH Migas menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) tentang pengkajian, sosialisasi, dan pengabdian kepada masyarakat di sektor hilir minyak dan gas bumi.

BACA JUGA : Optimisme Konsumen Masih Melemah pada Mei 2020

PT KONTAK PERKASA FUTURES

Rupiah Menguat Usai The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan

PT KONTAK PERKASA FUTURES – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan di Kamis pekan ini.

Mengutip Bloomberg, Kamis (10/6/2020), rupiah dibuka di angka 13.925 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 13.980 per dolar AS. Menjelang siang, rupiah berada di 13.979 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 13.902 per dolar AS hingga 13.945 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 0,57 persen.

Sedangkan berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.014 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 14.083 per dolar AS.

“Hasil rapat moneter bank sentral AS The Fed dini hari tadi bakal menjadi penggerak untukrupiah hari ini,” kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

Hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan suku bunga acuan The Fed tetap pada level 0,25 persen

The Fed juga menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga dan tetap mendukung pembelian obligasi hingga 2022. Pernyataan tersebut mengindikasikan ekonomi AS masih akan melemah dalam waktu yang cukup lama.

“Pernyataan ini memberikan tekanan untuk dolar AS sehingga ini berpotensi mendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS pagi ini,” ujar Ariston.

Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, pernyataan The Fed itu menyiratkan ekonomi global tidak akan pulih seperti sebelum wabah dalam waktu dekat.

Selain itu pasar mewaspadai gelombang kedua di negara yang sudah membuka ekonominya di tengah pandemi.

Di Indonesia, kasus positif COVID-19 malah semakin naik, yang berpotensi memperketat kembali aktivitas ekonomi.

“Ini bisa memberikan sentimen negatif ke aset berisiko,” katanya.

Ariston memperkirakan rupiah hari ini masih bisa bergerak menguat di kisaran Rp13.800 per dolar AS dan potensi pelemahan ke Rp14.100 per dolar AS.

Pada Rabu (10/6) , rupiah melemah 90 poin atau 0,65 persen menjadi Rp13.980 per dolar AS dari sebelumnya Rp13.890 per dolar AS.

BACA JUGA : Seluruh Sektor Terbakar, IHSG Dibuka Melemah ke 4.836,87

PT KONTAK PERKASA FUTURES